Ketum HMI Cabang Makassar Peserta Terbaik SEPIM PB HMI, Bacakan Policy Brief di Gedung MPR RI

URBANTALK.ID – Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (SEPIM HMI) yang berlangsung pada 30 November hingga 5 Desember 2025 menghasilkan gagasan tegas dan kritis terhadap arah pembangunan nasional. Forum yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu melahirkan sejumlah rekomendasi alternatif kebijakan untuk merespons problem kebangsaan yang dinilai semakin kompleks.

Dalam forum nasional tersebut, Sarah Agusalim Ketua Umum HMI Cabang Makassar didapuk sebagai peserta terbaik dan mendapat kehormatan menyampaikan policy brief mewakili seluruh pimpinan HMI se-Indonesia langsung di hadapan Ketua MPR RI di Gedung MPR RI, Senayan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

SDN 111 Sangia Makmur di Kabaena Diliburkan Akibat Banjir

12 wica454

Pembacaan policy brief tersebut menjadi penegas sikap kritis HMI terhadap situasi pembangunan Indonesia yang dianggap berjalan tidak selaras dengan realitas di lapangan. Sarah secara lugas menyampaikan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi tuntutan akademik dan moral mahasiswa untuk perubahan nyata.

“Kami HMI se-Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan. Harapannya ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan di daerah masing-masing,” tegasnya.

Sarah menyoroti bahwa Indonesia tengah berada dalam fase krisis pembangunan, meski dianugerahi kekayaan ekologis dan kesempatan strategis bonus demografi. Namun, potensi besar itu, menurutnya, justru terhambat oleh tata kelola yang buruk serta konflik kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

SDN 111 Sangia Makmur di Kabaena Diliburkan Akibat Banjir

12 wica454

Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan skala luas, penambangan ilegal yang terus dibiarkan, dan lemahnya pengawasan industri menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan bangsa.

“Kerusakan hutan, penambangan ilegal, dan aktivitas industri yang tidak terkendali telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya kerusakan ekologis, serta kekacauan yang menghantam masyarakat adat dan lokal,” kritik Sarah secara terbuka.

Selain isu lingkungan, Sarah juga menyinggung rendahnya kualitas pendidikan serta lemahnya desentralisasi fiskal yang kerap menjauhkan pembangunan dari kepentingan rakyat.

Policy brief hasil SEPIM PB HMI 2025 itu diharapkan menjadi tekanan moral dan referensi strategis bagi lembaga negara untuk membenahi arah pembangunan nasional secara lebih serius, terukur, dan berpihak pada keberlanjutan.

Berikut 3 Poin Rekomendasi SEPIM PB HMI 2025 :

1. Hentikan Deforestasi dan Pulihkan Kawasan Hutan secara Bertanggung Jawab
2. Reformasi Pendidikan Nasional
3. Dekosentrasi Keuangan Daerah.